 |
| Kepala Bulog Drive Jabar, Benhur Ngkaimi mengatakan porsi bulog dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai Kabupaten Cirebon hanya sekitar 30 persen. |
KESAMBI (CIREBON BRIBIN) - Bulog memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas beras yang dikeluarkan untuk disalurkan dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kabupaten Cirebon, bila ada komplain tidak bisa sepenuhnya ditujukan pada Bulog, apalagi Bulog bukan satu-satunya penyalur dalam program ini.
Demikian diungkapkan Kepala Bulog Divre Jabar, Benhur Ngkaimi usai kegiatan evaluasi penyerapan beras atau gabah petani dan penyaluran bantuan pangan non tunai di Kabupaten Cirebon yang digelar hari ini di Kantor Subdivre Bulog Cirebon, Kamis, 26 Desember 2019.
"Porsi Bulog untuk penyaluran BPNT hanya sekitar 30 persen," ungkapnya.
Hal ini yang menurutnya membuat kontrol kualitas berasa BPNT tidak jelas, hanya diberi porsi kecil namun bila ada apa-apa dilapangan selalu Bulog yang kena imbasnya.
"Idealnya perlu dicari tahu terlebih dahulu, sekali lagi Bulog hanya mendapat porsi kurang dari 30 persen, sisanya pihak luar," katanya lagi.
Benhur menegasakan, bila Bulog mendapat porsi penuh untuk penyaluran beras BPNT atau sebesar 100 persen, pihaknya berani bertanggung jawab dan siap di evaluasi bila terjadi permasalahan kualitas beras.
"Kami memiliki kontrol kualitas yang ketat dan jelas, bila dipercaya menyalurkan seluruhnya, tentu kami akan sangat siap bertanggungjawab penuh," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan dirinya akan berusaha mendorong, agar kedepan Bulog bisa mendapat porsi penuh untuk penyaluran beras BPNT.
Hal ini demi memudahkan kontrol dan agar masyarakat penerima juga bisa mendapatkan beras yang berkualitas baik.
"Apabila ada kualitas yg kurang baik akan langsung ketahuan dan Bulog akan langsung mengganti," kata Ono yang juga tengah melakukan Reses di Kabupaten Cirebon ini.
Apalagi standar beras medium atau premium diluar saat ini masih belum jelas, berbeda dengan beras Bulog yang sudah memiliki label di kemasannya.
Ono menambahkan melalui komisi IV nantinya akan bicarakan dengan Kemensos agar lebih menyempurnakan terkait regulsinya, agar Bulog menjadi pemasok tunggal.
"Bulog ini jangan hanya diberi tugas menyerap gabah petani, tapi diharapkan juga bisa menjadi pemasok BPNT," pungkasnya.(CB-003)