 |
| Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon |
CIREBON – Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon tahun 2019 ditanggapi langsung Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH, Senin (20/7).
Dalam rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon itu, walikota menerima dengan baik setiap pandangan fraksi.
Pandangan fraksi yang memuat sejumlah saran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah menjadi pemacu semangat untuk membuat kebijakan inovatif dan lebih baik lagi. Baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Setelah kami menyimak pandangan setiap fraksi DPRD Kota Cirebon, kami menerima dengan baik. Pandangan itu untuk pengayaan agar membuat kebijakan yang paripurna demi kemajuan Kota Cirebon,” ujar Azis.
Poin-poin yang dirangkum dalam penyampaian setiap fraksi DPRD Kota Cirebon, Azis menyoroti tentang perlunya langkah-langkah inovatif dalam menggali potensi PAD, alokasi belanja yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, dan program pembangunan yang berkesinambungan.
“Pandangan fraksi itu kami jadikan pemacu semangat untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan APBD. Materi tersebut bisa ditindaklanjuti pembahasannya,” tuturnya.
Dalam akhir penyampaiannya, Azis berupaya mendorong adanya kebijakan demi peningkatan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.
“Kami berharap ada kebijakan yang dimunculkan mengenai upaya penanggulangan bagi ekonomi masyarakat yang terdampak. Untuk itu, sekali lagi kami membutuhkan kerja sama yang sungguh-sungguh,” kata Azis.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Cirebon tahun 2019 ini menekankan kepada evaluasi kinerja BUMD, khususnya PD BPR Bank Cirebon yang mengalami defisit keuangan sebesar 70 persen.
Selain itu, DPRD Kota Cirebon juga menyampaikan hasil reses masa persidangan 1 dan 2 tahun 2020. Dari hasil reses, Pemerintah Kota Cirebon diminta meningkatkan perhatian kepada pembangunan fisik dan non fisik. Karena beberapa aspirasi masyarakat banyak yang belum terealisasi.
“Pandangan fraksi yang menjadi sorotan adalah tidak tercapainya PAD yang maksimal. Salah satu yang cukup signifikan adalah BUMD, terutama Bank Cirebon. Karena adanya pengurangan deviden sebesar 70 persen,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Andru itu juga berharap, di pelaksanaan APBD 2020, Pemerintah Kota Cirebon bisa mengakomodir bantuan untuk pelaku usaha kecil menengah yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19 secara optimal.
“Kami mendorong agar penyerapan anggaran lebih baik. Adanya pandemi Covid-19 cukup jadi pelajaran. Kami berharap eksekutif juga bisa mengakomodir untuk meningkatkan geliat dunia usaha,” kata dia.