 |
| Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komis IX di ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Rabu (7/10). |
KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) - Sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI dan pemerintah pusat diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, usai menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komis IX di ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Rabu (7/10).
“Saya tadi sudah menyampaikan uneg-uneg,” ungkap Eti sambil tersenyum.
Eti berharap topik yang dibicarakan hari ini dan menjadi uneg-uneg dari Pemda Kota Cirebon bisa dijembatani oleh anggota DPR RI kepada pemerintah pusat. Dengan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI dan pemerintah pusat, Eti sangat yakin tujuan utama dari pembangunan bisa tercipta.
“Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Eti.
Ada pun sejumlah permasalahan yang diungkapkan dari Pemda Cirebon diantaranya mengenai data kependudukan yang dinilai masih carut marut.
“Kalau bisa diinstruksikan dilakukan pendataan database kependudukan secara rutin. Misalnya dua tahun sekali,” ungkap Eti.
Permasalahan lain yang diajukan yaitu ketiadaan CPNS di BLK termasuk permasalahan kesehatan yang terjadi di Kota Cirebon.
“Termasuk permasalahan kesehatan yang terjadi selama pandemi Covid-19 ini,” ungkap Eti.
Sementara itu ketua komisi IX DPR RI, H. Ansory Siregar, LC. Menjelaskan bahwa untuk pelayanan di rumah sakit akan terus ditingkatkan.
“Diantaranya dengan melakukan pelayanan kesehatan secara berjenjang dimulai dari tingkat puskesmas,” ungkap Ansory.
Menurut Ansory, peran puskesmas saat ini menjadi sangat penting karena lebih dari 80 persen masalah kesehatan bisa diselesaikan di tingkat ini.
"Dengan sistem berjenjang ini, beban rumah sakit akan berkurang dan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan," pungkasnya.(CB-003)