Bupati Cirebon, Imron Rosyadi berharap agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. |
KEDAWUNG (CIREBON BRIBIN) - Optimalkan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan, Pemkab Adakan Bimbingan Teknis
Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, Pemkab Cirebon menggelar Bimbingan Teknis Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021, bertempat di Ballrom Hotel Patra, Jum'at (30/4).
Acara bimtek ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari Perangkat Daerah dan juga unit-unit kerja yang dinaungi oleh Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Adapun narasumber dari Bimtek kali ini, yaitu dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Taufik Hidayanto, serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat bidang Keasistenan Manajemen Pencegahan Mal Administrasi, Fitri Agustin.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Wawan Setiawan S,Sos, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon menyebutkan, bahwa dari laporan hasil evaluasi penilaian eksternal oleh kementerian PANRB, yang diukur dari jumlah perangkat daerah sebagai DPRD atau unit penegak pelayanan publik tahun 2020, ada dua kedinasan di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan predikat B- (baik dengan catatan) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dengan indeks dari pelayanan publik masing-masing sebesar 3,49 dan 3,08,
"Artinya sudah baik, meskipun belum sempurna, ini yang akan kami tingkatkan lagi di evaluasi selanjutnya," kata Wawan.
Wawan juga menjelaskan terkait rencana strategi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik nantinya.
Untuk strategi jangka pendek, kata wawan akan dibentuk tim penilaian internal pelayanan guna mengukur kinerja seluruh DPRD atau perangkat daerah beserta unit-unit kerja.
Adapun untuk rencana jangka panjang akan diadakan kompetisi terhadap kinerja pelayan publik bagi perangkat daerah maupun unit kerja.
"Tujuannya ya tidak lain untuk memacu peningkatan kinerja pelayanan publik," tuturnya.
Wawan menambahkan, bahwa tahun ini Ombudsman RI perwakilan Jabar akan melaksanakan survei secara mendadak kepada seluruh perangkat daerah dan dinas-dinas terkait kepatutan terhadap standar pelayanan publik yg ada di kabupaten Cirebon, yang mana hasil dari survei itu nanti akan terbagi ke dalam 3 zonasi, hijau, kuning, dan merah.
"Untuk itu kita adakan bimtek ini, agar kabupaten Cirebon nanti tidak masuk ke zonasi merah," tambahnya.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, turut berpesan kepada peserta bimtek agar menyerap baik-baik materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
"Apa yang disampaikan narasumber nanti tolong diserap kemudian diterapkan, agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat kabupaten Cirebon," pesannya dalam sambutan sekaligus membuka acara Bimtek. (CB-004)