KEJAKSAN (CIREBON BRIBIN) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi meminta agar pencegahan korupsi secara internal ditingkatkan. Pasalnya, kasus-kasus korupsi di pemerintahan disebabkan dari lemahnya fungsi pencegahan dari dalam.
“Pencegahan korupsi secara internal di instansi dan lembaga harus ditingkatkan,” kata Agus saat kegiatan Ngobrol Online Peningkatan Kompetensi (NGOPI) melalui zoom meeting, Kamis (6/1).
Dijelaskan Agus, korupsi-korupsi yang terjadi di pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak lepas dari lemahnya fungsi pencegahan dari dalam.
Untuk itu, melalui kegiatan yang digelar hari ini Agus berharap dapat memberikan manfaat dan menguatkan komitmen untuk bersama-sama menggelorakan semangat antikorupsi di awal tahun baru.
Ditambahkan Agus, sebuah riset menunjukkan bahwa ada hubungan antara anggaran belanja modal dengan temuan kerugian negara.
“Kenaikan anggaran belanja modal biasanya disertai dengan naiknya temuan kerugian negara,” tutur Agus. Namun sebaliknya, penurunan anggaran belanja modal juga disertai dengan penurunan temuan kerugian negara.
Kondisi ini tentu memprihatinkan karena penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan keuangan negara.
“Ada dua persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara,” tutur Agus.
Yaitu bagaimana memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dan bagaimana mengalokasi pendapatan tersebut seefisien mungkin. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dibutuhkan untuk mencegah tindak korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Selanjutnya di tahun yang baru, Sekda berharap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang dapat dilakukan di Kota Cirebon.
Ngopi merupakan media diskusi dan sharing session secara online dan dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Ngopi di minggu pertama Januari 2022 telah memasuki edisi ke 18. Materi yang dibahas pada kegiatan tersebut juga beragam, mulai dari kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pengelolaan sampah, literasi keuangan, energi baru dan terbarukan, pelayanan publik, digitalisasi, pencegahan korupsi dan lainnya. (CB-003)