 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah. Foto : DPRD Kota Cirebon. |
SUMBER (CIREBON BRIBIN) - Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon untuk diskusi terkait percepatan aktivasi layanan BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo mengatakan, melalui pertemuan ini pihaknya bisa mengetahui dan bisa mengadopsi cara Dinkes Kabupaten Cirebon yang bisa lebih cepat dalam memberikan pelayanan, terutama aktivasi kartu BPJS Kesehatan.
“Mereka menggunakan aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu). Sehingga ada tahapan dan proses aktivasi kartu BPJS Kesehatan bisa lebih cepat, karena Dinkes sudah bisa melakukan aktivasi,” jelasnya usai kunjungan, Selasa (4/10/).
Benny juga mengakui, selama ini masyarakat harus melalui beberapa tahapan agar kartu BPJS Kesehatan yang baru didaftarkan bisa aktif digunakan, terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah.
“Di Kota Cirebon, masyarakat harus ke Dinas Sosial, kemudian membawa berkas ke Dinkes untuk mendapatkan rekomendasi, selanjutnya ke kantor BPJS Kesehatan, ini terlalu lama,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD, Ana Susanti. Melalui aplikasi E-Dabu ini ada tahapan yang terpotong. Sehingga bisa mempercepat dan memudahkan bagi masyarakat untuk menikmati layanan BPJS Kesehatan.
“Bahkan kalau dalam keadaan darurat, masyarakat bisa mengirimkan berkas melalui Whatsapp untuk aktivasi kartu BPJS Kesehatan. Berkas fisiknya bisa menyusul,” ujar Ana.
Anggota Komisi III DPRD, Cicih Sukaesih juga mengakui, di Kota Cirebon perlu ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di kecamatan atau kelurahan untuk menjalankan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
“Saat ini baru ada dua orang, tetapi masih uji coba. Padahal keberadaannya cukup penting untuk melakukan validasi peserta yang berhak mendapatkan PBI BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah mengakui, sebanyak 412 desa dan 12 kelurahan memiliki Puskesos.
“Puskesos bisa menentukan orang yang layak di masukan ke dalam kepesertaan PBI BPJS Kesehatan,” katanya.
Neneng juga menjelaskan, bahwa setiap hari ada ratusan permohonan aktivasi kartu PBI BPJS Kesehatan. “Berkas bisa melalui Whatsapp, seiring berkas fisik mereka menyusul,” katanya. (CB-003)