 |
ARJAWINANGUN (CIREBON BRIBIN) - Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Arjawinangun, Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengawasan logistik Pemilu 2024, Jumat (26/1).
kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran kesekretariatan Panwascam Arjawinangun dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dalam rangka mendukung proses demokrasi yang transparan, adil, dan berkualitas.
Ketua Panwascam Arjawinangun, Arif Fauzi Fadlan mengatakan dalam kegiatan Rakor tersebut akan melakukan komitmen penuh untuk memantau dan mengawasi jalannya distribusi logistik Pemilu 2024 di wilayah kerja Panwascam Arjawinangun.
"Dalam persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diantisipasi menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia, Panwascam Arjawinangun menyatakan komitmennya untuk memastikan pengawasan logistik guna memastikan kelancaran, keamanan, dan keberlanjutan proses pemungutan suara," katanya.
Pihaknya menambahkan, dalam menjalankan tugas pengawasan logistik, Panwascam Arjawinangun akan fokus pada pengawasan tepat jenis, pengawasan tepat jumlah, pengawasan tepat kualitas, pengawasan tepat waktu, pengawasan tepat sasaran, dan pengawasan tepat biaya.
"Hal tersebut yang menjadi komitmen Panwascam Arjawinangun untuk pengawasan logistik pemilu 2024," tambahnya.
Ia juga menjelaskan, akan melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dan pihak terkait dalam menjalankan tugas pengawasan distribusi logistik di wilayahnya.
"Pengamanan ketat akan dilaksanakan di pusat penyimpanan logistik untuk mencegah potensi ancaman dan penyalahgunaan," jelasnya.
Pihaknya berharap ada transparansi dalam informasi publik untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai jadwal pengiriman logistik, tempat penyimpanan, dan langkah-langkah keamanan yang diambil.
"Membuka saluran komunikasi untuk melaporkan masalah atau kejanggalan terkait logistik pemilu," ujarnya.
Pihaknya menyampaikan bahwa peran logistik yang efisien dalam menjamin keberhasilan setiap Pemilu sangat dihargai, dan ia pun memahami bahwa ada ketidaksempurnaan dalam rantai pasokan logistik dapat berdampak serius pada integritas proses demokrasi.
"Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahap logistik pemilu diawasi secara ketat," pungkasnya. (CB-006)