 |
| Panwascam Suranenggala tingkatkan wawasan PKD jelang waktu pendistribusian logistik Pemilu. |
SURANENGGALA (CIREBON BRIBIN) - Menjelang pendistribusian logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suranenggala, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Suranenggala mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasn Logistik pada Pemilu 2024 dengan semua Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Suranenggala.
Ketua Panwascam Suranenggala, Koharrudin mengatakan dalam setiap tahapan pemilu, tahapan distribusi logistik merupakan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran Pemilu.
Oleh sebab itu, Panwascam Suranenggala selalu siaga melakukan pengawasan.
"Kami juga memiliki tanggung jawab untuk kondisi dan ketersediaan logistik Pemilu. Semuanya harus tersedia dan mencukupi, salah satunya adalah logistik Pemilu," kata Koharrudin, Jumat (26/1).
Kohar menambahkan, untuk menyatukan persepsi pengawasan distribusi logistik, Panwascam Suranenggala dengan PKD se Kecamatan Suranenggala menggelar Rapat Koordinasi.
Hal itu agar menghasilkan strategi pengawasan dalam rangka pencegahan kerawanan terhadap tahapan pengadaan.
"Selain tahapan pengadaan juga distribusi logistik Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Suranenggala harus dipantau secara ketat," tambahnya.
Pihaknya menjelaskan pada tahapan pendistribusian logistik tersebut, butuh pengawasan yang melekat.
"Oleh karena itu, PKD diminta untuk melakukan pemetaan kerawanan distribusi logistik. Dengan pengawasan ketat ini. Supaya tidak terjadi tertukarnya surat suara yang akan dikirm ke setiap desanya," jelas Kohar.
Ia menuturkan para PKD juga diminta untuk memperhatikan semua item yang dikirim dan berdasarkan peta kerawana yang dibuat, untuk turut mengeceknya.
"Bahkan terkait item pendukung terkecil seperti paku pun, wajib di lakukan pengamatan, apakah sesuai dengan item yang tertulis dalam berita acara atau tidak," tuturnya.
Kohar juga menyampaikan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap mekanisme pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada masa tahapan logistik pemilu tahun 2024.
"Kami berharap melalui kegiatan ini mendapatkan masukan dari para narasumber dan peserta rakor. Ini untuk meningkatkan pemahaman dalam hal melakukan pengawasan pada tahapan logistik pemilu 2024," tukasnya. (CB-006)